Komentar
Trenggalek, Maknajatim -
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin bersama dengan jajaran Forkopimda, meninjau akses jalan menuju Pantai Blado kecamatan Munjungan, yang dilakukan pengerasan pada hari pertama Safari ramadhan 1445 H.
Akses masuk menuju pantai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Munjungan itu terlihat cukup lebar, karena akses jalan ini dipersiapkan untuk menyambut libur panjang lebaran, meskipun belum selesai 100%, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Jum'at (15/3/2024).
Masih menurut Mas Ipin, arus wisata libur lebaran nanti cukup tinggi di kecamatan Munjungan, pusat aktivitasnya di Pantai Blado. Jadi di Pantai Blado ini kita ada pengerasan meskipun belum 100%, tapi sudah lumayan, dengan anggaran sekitar kurang lebih Rp. 400 hingga 500 juta," jelasnya.
Beberapa infrastruktur besar yang juga sekarang sedang persiapan, ada jembatan di Gembes, sekitar Rp. 1,9 miliar an. Tapi di Munjungan secara keseluruhan nanti akan ada fukus realokasi anggaran sekitar Rp. 35 miliar. Itu nanti akan kita fokuskan untuk pengadaan lahan di JLS yang menghubungkan antara Prigi sampai Munjungan.
Alhamdulillah provinsi juga menyambut baik. Nanti provinsi mungkin juga akan membantu kita untuk membiayai infrastruktur lain untuk mengganti duit yang digunakan untuk beli tanah itu. Jadi semampu kita, kita upayakan yang kita punya kita maksimalkan.
Memang lebaran ini kita mempersiapkan emergency sekitar Rp. 5 miliar. Karena tersedot banyak untuk anggaran Pilkada, tapi alhamdulillah Pilkada nya lancar. Semoga nanti kekurangan-kekurangan kita di perubahan anggaran dan juga di tahun 2025 semoga fiskal kita lebih bagus lagi. Dari pusat dan juga provinsi juga bisa lebih maksimal.
Ditanya mengenai JLS, kepala daerah muda itu menambahkan "JLS kita masih kurang ruas yang di Munjungan. Mulai Prigi-Munjungan sampai ke Panggul. Memang untuk pembebasan lahan kurang lebih kita butuh anggaran sekitar Rp. 200-an miliar. Masih cukup besar, cuman kita prioritaskan dulu yang Prigi-Munjungan. Karena ini kebanyakan kawasan hutan IPPKH-nya sudah kita usulkan. Tinggal yang pengadaan lahan masyarakatnya kurang lebih Rp. 35 miliar, kita kita anggarkan," imbuhnya.
"Kemarin Pak Sekda, TAPD sudah bersama BAPEDA sudah melakukan pergeseran infrastruktur. Yang seharusnya untuk membangun infrastruktur itu kita geser dulu, sementara untuk pengadaan lahan. Karena ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi ini nanti pemerintah provinsi juga akan membantu beberapa infrastruktur," pungkasnya ( Source : prokopim Trenggalek)