DPRD Trenggalek Utak atik anggaran fokus perbaikan jalan -->

Iklan Semua Halaman


 

DPRD Trenggalek Utak atik anggaran fokus perbaikan jalan

Monday

Foto : Boby Maknajatim /  Doding Rachmadi saat wawancara dengan awak media


TRENGGALEK, MAKNAJATIM -
Rapat kerja laporan komisi komisi ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek, bertempat di ruang Graha Paripurna, Senin (18/11/2024).


Doding Rachmadi Ketua DPRD trenggalek saat dimintai keterangan mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh komisi komisi ke Banggar, jumlah nya cukup banyak, semuanya masalah anggaran .


Misalnya dari Komisi I tentang anggaran Inspektorat, karena belum memenuhi, dan ada aturan O, 75 persen dari APBD maka belum bisa dilaksanakan.


Kemudian PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) harapannya untuk ditingkatkan .


Untuk Komisi IV alhamdulillah bagus progres nya, seperti RSUD dr Soedomo, bisa meningkatkan RAPBD dari 140 milyar menjadi 147 milyar.


Selanjutnya Rumah sakit Panggul juga berkembang pesat, bisa memberikan kontribusi lebih, sekitar 2 milyar.


,"Tetapi ada hal yang krusial yang harus kita selesaikan yaitu masalah jalan. " kata Doding.


Kebetulan pada saat rapat banggar tadi, Komisi III  juga menemui warga masyarakat, yang menyampaikan aspirasinya, terkait dengan jalan rusak di daerahnya.


Masih menurut Doding, sekarang ada anggaran sebesar 41 milyar untuk jalan.
Harapannya anggaran tersebut bisa dinaikan, karena kita butuh anggaran sebesar 250 milyar, untuk memperbaiki semua jalan yang rusak.

 
Karena jalan yang baik dan layak sekitar 72 persen, dan sisanya rusak parah.

",Sebaliknya jika kita bisa menyediakan anggaran sebesar 250 milyar, maka semua jalan bisa diperbaiki dan menjadi baik.


 Tetapi itu tidak mungkin, karena kondisi anggaran sangat terbatas, pasalnya anggaran yang ada, disedot untuk pengadaan PPPK.


,"Harapan kita, agar bisa dirasionalkan selama tiga tahun, dan setiap tahunya kita anggarkan sebesar 70 - 80 milyar mulai sekarang, dan dalam waktu tiga tahun sudah selesai. " ungkapnya.


Ditambahkan, karena untuk belanja pegawai sebesar 1.2 triliun, agar kita bisa memperbaiki jalan yang rusak  kita harus merasionalisasi, jika itu mungkin dan ada pandangan, untuk dikurangi.



Namun, karena pemkab merekrut tenaga PPPK, kita memerlukan  tambahan anggaran sebesar 50 milyar, ini yang harus kita pikirkan, " tutupnya.